KARANG TARUNA PUTRA CERDAS

Dasar Kepengurusan

Merujuk kepada Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia  No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna:

Pasal 10

(1) Keorganisasian Karang Taruna berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.

(2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk pengurus karang taruna di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai sarana organisasi karang taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah.

(3) Karang Taruna dan/atau pengurus karang taruna kelurahan/kecamatan/kabupaten/provinsi/nasional dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi, dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna.

(2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Pasal 13

(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna; d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

(2) Kepengurusan Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dan dikukuhkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

(1) Hubungan kerja antara Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dengan kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis bersifat pembinaan.


0 Komentar

Tulis Komentar